Berikut adalah berita yang telah diperbaiki dan disusun dengan struktur yang lebih baik:
Desakan Relawan: Dirut PLN H
Jakarta, jurnalmassa.com – Di tengah proses pemanggilan sejumlah nama oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju (KIM), muncul harapan agar Menteri BUMN mendatang dapat menunjuk sosok berintegritas tinggi sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero). Sosok yang diharapkan adalah seorang yang menguasai bidang kelistrikan serta berasal dari kalangan internal PLN.
Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) melalui Koordinator Nasionalnya, Teuku Yudhistira, menyatakan bahwa PLN sebagai salah satu BUMN strategis sebaiknya dipimpin oleh orang yang memahami manajemen kelistrikan dari dalam perusahaan. Ia menekankan bahwa sudah saatnya posisi Dirut PLN tidak lagi menjadi “jatah politik”, melainkan diberikan kepada seseorang yang telah meniti karier dari internal PLN.
“PLN ini merupakan BUMN strategis. Karena itu, harus dipimpin oleh seseorang yang mengerti urat nadi manajemen kelistrikan, memahami seluk-beluknya, serta memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik di PLN. Bukan lagi diambil dari kalangan eksternal, seperti yang terjadi selama tiga kali pergantian Dirut di era Presiden Jokowi,” ungkap Yudhis di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Yudhis juga menekankan pentingnya sosok Dirut PLN yang beretika dan humanis, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi para pegawai. Menurutnya, pimpinan yang baik seharusnya tidak bersikap arogan atau menggunakan posisinya untuk menakut-nakuti bawahan.
“Seorang pemimpin harus beretika dan humanis. Jangan sampai pejabat PLN bekerja dalam ketakutan. Hindari sikap arogansi dan tindakan yang merugikan, seperti memberi hukuman berlebihan atau memaki-maki bawahan hanya karena kesalahan kecil,” tegas Yudhis.
Ia juga menyoroti praktik nepotisme yang masih sering terjadi di perusahaan-perusahaan besar, termasuk di PLN. Menurut Yudhis, jenjang karier setiap pegawai harus diperhatikan dengan adil, tanpa adanya pilih kasih atau hanya mementingkan lingkaran tertentu.
Yudhis tak lupa menyinggung kinerja Dirut PLN saat ini, Darmawan Prasodjo alias Darmo, yang dianggap lebih fokus pada kepentingan pribadi. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan harta kekayaan Darmo yang signifikan selama menjabat perlu menjadi sorotan.
“Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan kekayaan Darmo melonjak dari Rp14,1 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp70,9 miliar pada tahun 2023. Ini adalah kenaikan yang tidak wajar dan perlu diselidiki oleh BPK, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Yudhis juga menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan Sub-Holding PLN dan proyek pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di Universitas Gajah Mada (UGM) yang dibiayai PLN.
“Anggaran miliaran rupiah untuk SKTM di UGM yang dibebankan ke PLN jelas merugikan negara. Aparat penegak hukum harus turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Yudhis berharap Presiden Prabowo dan Menteri BUMN yang akan dilantik nantinya dapat menetapkan Dirut PLN dari kalangan internal yang memiliki integritas tinggi, memahami sistem kelistrikan, serta bebas dari kepentingan politik dan upaya memperkaya diri.
“Kami berharap pemimpin PLN berikutnya bukan sosok yang mengejar kekayaan atau kekuasaan, melainkan seseorang yang benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa. PLN adalah BUMN strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan seharusnya dipimpin oleh orang yang memahami esensi tersebut,” tutupnya.
